Intip Garasi Gubernur Terkaya di RI yang Hartanya Tembus Rp 900 Miliar
Jakarta — Sosok kepala daerah yang paling kaya di Indonesia kini menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang diserahkan saat awal masa jabatannya, Sherly Tjoanda tercatat memiliki total kekayaan mencapai hampir Rp 972 miliar — menjadikannya gubernur dengan aset terbanyak di antara 33 gubernur se-Indonesia.
Kekayaan itu meningkat lebih dari 36 % dibandingkan periode sebelumnya, yang sudah berada di kisaran Rp 700 miliar. Dari jumlah total tersebut, nilai kendaraan pribadi justru menjadi bagian yang paling kecil dalam portofolio asetnya.
Isi Garasi Gubernur Terkaya
Meskipun dikenal memiliki harta ekstrem, koleksi kendaraan Tjoanda terbilang tidak terlalu banyak tapi tetap menarik perhatian karena statusnya: seluruh kendaraan dalam laporan merupakan barang warisan. Total nilai kendaraan yang tercatat hanya senilai sekitar Rp 7 miliar.
Rincian garasinya sebagai berikut:
-
Land Rover (2019) – senilai sekitar Rp 3 miliar.
-
Lexus (2023) – sekitar Rp 2,56 miliar.
-
Toyota Alphard – sekitar Rp 241 juta.
-
Hummer Jeep (tahun lama) – sekitar Rp 1,15 miliar.
-
Motor Kawasaki (tahun lama) – senilai sekitar Rp 115 juta.
Walau begitu, mayoritas kekayaan Tjoanda berasal dari aset non-kendaraan, seperti tanah dan bangunan, surat berharga, kas dan setara kas, serta jenis harta bergerak lainnya. Aset tanah dan bangunan saja nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, tersebar di berbagai wilayah.
Kaya tapi Beda Gaya
Perbandingan menarik dapat dilihat dengan pejabat lain yang juga memiliki koleksi kendaraan mewah dalam LHKPN mereka. Misalnya, artis dan pejabat negara lain tercatat memiliki puluhan kendaraan premium dengan nilai puluhan miliar rupiah di garasinya.
Namun bagi Sherly Tjoanda, koleksi kendaraan bukan fokus utama total kekayaannya. Meski tercatat sebagai gubernur dengan harta tembus hampir satu triliun rupiah, aset berupa kendaraan justru menjadi bagian yang relatif kecil dalam portofolionya.
Publik kini makin tertarik melihat bagaimana para pemimpin daerah mengelola kekayaan mereka, terutama ketika jabatan publik bertemu dengan catatan harta yang sangat besar. Laporan LHKPN menjadi salah satu cermin transparansi kekayaan pejabat negara di Indonesia.
